AKPERSI Karawang Tolak Keras Holywings: Jangan Gadaikan Moral Daerah Demi Bisnis Hiburan Malam
KARAWANG| www.Prabuchannels.com| Sabtu 04 April 2026 — Gelombang penolakan terhadap rencana kehadiran tempat hiburan malam yang membawa nama Holywings di Kabupaten Karawang semakin menguat. Asosiasi Keluarga Pers Indonesia melalui Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Karawang menyatakan sikap tegas: menolak keras tanpa kompromi, serta siap berada di garis depan dalam mengawal aspirasi masyarakat.
Ketua DPC AKPERSI Karawang, Feri, menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar perdebatan antara investasi dan penolakan, melainkan pertarungan antara kepentingan ekonomi jangka pendek dengan keberlangsungan nilai moral dan budaya masyarakat.
“Jangan bungkus bisnis hiburan malam dengan narasi investasi. Ini bukan soal membuka lapangan kerja semata, tapi soal dampak sosial yang nyata. Kami menilai keberadaan Holywings tidak sejalan dengan nilai religius dan budaya masyarakat Karawang. Jika ini dipaksakan, maka yang dipertaruhkan adalah masa depan sosial daerah ini,” tegas Feri.
Menurutnya, dalih peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kerap dijadikan tameng untuk meloloskan proyek-proyek yang justru berpotensi merusak tatanan sosial. Ia menilai, pendekatan seperti ini mencerminkan kegagalan dalam memahami prioritas pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang.
“Kalau hanya mengejar PAD, lalu mengabaikan dampak sosial, itu bukan pembangunan—itu pembiaran. Pemerintah jangan bersikap seolah tidak tahu bahwa tempat hiburan malam sering kali menjadi pintu masuk berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, gangguan ketertiban, hingga degradasi moral generasi muda,” ujarnya.
Lebih tajam lagi, Feri mengingatkan bahwa Karawang bukan wilayah tanpa identitas. Sebagai daerah yang dikenal dengan nilai religius yang kuat, keputusan menghadirkan hiburan malam kelas tertentu justru dinilai sebagai bentuk pengingkaran terhadap jati diri daerah.
“Karawang ini punya karakter. Jangan dipaksakan menjadi kota yang kehilangan arah hanya demi mengikuti tren bisnis. Kalau pemerintah tetap memaksakan, maka patut dipertanyakan: mereka sedang membangun daerah, atau justru menjualnya?” kritiknya.
Senada dengan itu, Sekretaris DPC AKPERSI Karawang, Gumilar, menyampaikan kritik langsung kepada Pemerintah Kabupaten Karawang agar tidak bermain-main dalam proses perizinan. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan harus berpihak pada suara rakyat, bukan kepentingan segelintir pihak.
“Pemerintah daerah harus tegas: berpihak kepada masyarakat atau kepada pemodal. Jangan sampai izin diterbitkan diam-diam tanpa mempertimbangkan aspirasi warga. Jika itu terjadi, maka kepercayaan publik akan runtuh,” kata Gumilar.
Ia juga menyoroti pentingnya konsistensi pemerintah dalam menjaga norma agama dan sosial yang selama ini menjadi fondasi kehidupan masyarakat Karawang.
“Jangan sampai Karawang kehilangan jati dirinya sebagai daerah yang menjunjung tinggi moral dan norma agama. Ini bukan sekadar soal izin usaha, ini soal arah kebijakan dan keberpihakan pemerintah,” tambahnya.
AKPERSI menilai bahwa jika pemerintah tetap membuka ruang bagi masuknya hiburan malam yang kontroversial, maka itu sama saja dengan membuka potensi konflik horizontal di tengah masyarakat. Dalam kondisi sosial yang sensitif, keputusan seperti ini dinilai berisiko memicu ketegangan antar elemen warga.
“Jangan tunggu gejolak terjadi baru bertindak. Aspirasi masyarakat sudah jelas menolak. Kalau tetap dipaksakan, itu artinya pemerintah sengaja mengabaikan potensi konflik,” tegas Feri.
Sebagai bentuk komitmen, AKPERSI menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, pemuda, hingga aktivis sosial untuk bersatu dalam satu barisan penolakan. Mereka juga memastikan akan terus mengawal isu ini secara terbuka dan berkelanjutan.
“Ini bukan perjuangan satu kelompok. Ini perjuangan bersama menjaga Karawang. Jika suara masyarakat tidak didengar, maka kami siap menggalang kekuatan yang lebih besar. Jangan anggap remeh suara rakyat,” tandasnya.
Di akhir pernyataannya, AKPERSI mengingatkan bahwa legitimasi pemerintah tidak hanya diukur dari angka pembangunan dan investasi, tetapi dari kemampuannya menjaga harmoni sosial dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat.
“Pemerintah boleh bicara kemajuan, tapi jangan lupa: kemajuan tanpa moral adalah kemunduran yang disamarkan. Jangan gadaikan masa depan Karawang demi keuntungan sesaat,” pungkas Feri.
Dengan sikap tegas ini, Asosiasi Keluarga Pers Indonesia memastikan bahwa penolakan terhadap Holywings bukan sekadar retorika, melainkan bentuk perlawanan serius terhadap kebijakan yang dinilai mengancam nilai, identitas, dan ketertiban sosial masyarakat Karawang.
Gomez Gumilar|Red.
