Karawang|www.Prabuchannels.com| Anggota DPR RI Komisi IX, Hj. dr. Cellica Nurrachadiana, M.H.Kes., menggelar kegiatan reses yang dirangkai dengan Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan di Kabupaten Karawang di Gedung Dakwah Muhamadiyah. Kegiatan yang menghadirkan unsur Kementerian Kesehatan RI tersebut diikuti ratusan peserta dan berlangsung dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai sistem pelayanan kesehatan rujukan yang saat ini terus dikembangkan pemerintah.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah narasumber dari Kementerian Kesehatan RI memaparkan berbagai program strategis terkait peningkatan kualitas layanan kesehatan, mulai dari penguatan fasilitas kesehatan, sistem rujukan berjenjang, hingga upaya pemerataan akses pelayanan bagi masyarakat. Kehadiran Hj. dr. Cellica Nurrachadiana sebagai anggota Komisi IX DPR RI juga menjadi bagian dari agenda reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di bidang kesehatan.
Namun, di tengah berlangsungnya kegiatan, muncul sorotan dari sejumlah insan pers di Kabupaten Karawang. Beberapa wartawan mempertanyakan mekanisme pengelolaan anggaran publikasi kegiatan yang dinilai tidak melibatkan media secara terbuka dan merata. Hal tersebut memunculkan berbagai spekulasi di kalangan jurnalis terkait transparansi penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk penyebarluasan informasi kegiatan reses tersebut.
Sejumlah wartawan mengaku kecewa lantaran selama ini kegiatan yang melibatkan pejabat publik dan menggunakan anggaran negara seharusnya dapat memberikan ruang yang sama bagi media massa dalam memperoleh informasi serta kesempatan kerja sama publikasi secara profesional. Mereka menilai keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas kepada masyarakat.
Bahkan, dugaan adanya praktik tebang pilih dalam penyaluran anggaran publikasi mulai menjadi perbincangan di kalangan awak media. Beberapa pihak meminta agar pengelolaan anggaran tersebut dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip keadilan, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan maupun persepsi negatif di tengah insan pers yang selama ini berperan sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Menurut sejumlah wartawan, kritik yang disampaikan bukan ditujukan untuk menghambat pelaksanaan kegiatan reses maupun program kesehatan yang dijalankan pemerintah, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap pentingnya keterbukaan dan profesionalisme dalam pengelolaan anggaran publikasi. Mereka berharap seluruh pihak dapat mengedepankan komunikasi yang baik agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Di sisi lain, kegiatan advokasi dan sosialisasi pelayanan kesehatan rujukan tetap berlangsung dengan antusiasme peserta yang cukup tinggi. Materi yang disampaikan dianggap penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak peserta Jaminan Kesehatan Nasional serta prosedur pelayanan kesehatan rujukan yang tepat. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan akses layanan medis.
Masyarakat yang hadir juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait pelayanan kesehatan, mulai dari ketersediaan dokter spesialis, antrean pasien, hingga fasilitas kesehatan yang masih perlu ditingkatkan. Aspirasi tersebut menjadi bagian dari catatan yang akan dibawa oleh Komisi IX DPR RI dalam pembahasan bersama pemerintah pusat.
Sementara itu, terkait polemik dugaan tebang pilih anggaran publikasi, sejumlah pihak berharap adanya klarifikasi dari penyelenggara maupun pihak terkait guna memberikan penjelasan yang utuh kepada publik. Transparansi dan komunikasi yang baik dinilai menjadi langkah penting untuk menghindari munculnya berbagai asumsi yang berkembang di masyarakat maupun kalangan media.
Dengan demikian, kegiatan reses Hj. dr. Cellica Nurrachadiana di Karawang tidak hanya menjadi momentum sosialisasi pengembangan pelayanan
Gomez Gumilar|Red.
