KARAWANG | www.Prabuchannels.com | kamis 22 Januari 2026 Saya, Ferimaulana, selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Kabupaten Karawang, dengan ini menyatakan sikap keras, tegas, dan tanpa kompromi terhadap kembali terjadinya banjir di kawasan pusat Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang.
Banjir di kawasan Pemda bukan lagi sekadar persoalan alam atau curah hujan tinggi. Ini adalah bukti telanjang kegagalan sistemik, kegagalan perencanaan, kegagalan pengawasan, dan kegagalan tanggung jawab Dinas PUPR Kabupaten Karawang serta Pemerintah Kabupaten Karawang secara struktural.
Saya menilai, proyek drainase dan normalisasi yang selama ini menelan anggaran daerah dalam jumlah besar patut diduga gagal total, bahkan mengarah pada pemborosan anggaran publik. Fakta di lapangan berbicara jelas: banjir tetap terjadi, berulang, dan justru di pusat pemerintahan. Jika ini bukan kegagalan proyek, lalu apa namanya?
Kami menolak narasi klasik yang selalu menyalahkan hujan. Hujan adalah keniscayaan, banjir akibat kegagalan tata kelola adalah kelalaian. Ketika proyek dikerjakan, anggaran dicairkan, rekanan dibayar, tetapi hasilnya nol, maka publik berhak curiga bahwa ada masalah serius dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan.
Dengan ini, AKPERSI Kabupaten Karawang MENYATAKAN:
1. Mengecam keras kinerja Dinas PUPR Kabupaten Karawang yang dinilai gagal menghadirkan solusi nyata atas persoalan banjir.
2. Menilai kuat adanya indikasi kegagalan proyek drainase dan normalisasi, yang berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran daerah.
3. Menuding lemahnya sikap Pemkab Karawang terhadap rekanan, yang seolah dibiarkan bekerja tanpa pengawasan ketat dan tanpa sanksi tegas meskipun hasilnya tidak sesuai harapan publik.
4. Menolak pembiaran dan normalisasi kegagalan yang terus berulang dari tahun ke tahun.
Saya menegaskan, AKPERSI memberikan ultimatum terbuka kepada Pemerintah Kabupaten Karawang:
Segera lakukan audit menyeluruh dan terbuka terhadap seluruh proyek drainase dan normalisasi di kawasan Pemda Karawang.
Buka secara transparan seluruh data anggaran, perencanaan teknis, dan kontrak rekanan kepada publik.
Berikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab, baik pejabat teknis maupun rekanan, jika terbukti terjadi kegagalan pekerjaan.
Hentikan pola proyek seremonial tanpa hasil, karena setiap rupiah anggaran adalah uang rakyat.
Apabila tuntutan ini diabaikan, maka AKPERSI Kabupaten Karawang akan meningkatkan langkah pengawasan publik, termasuk mendorong pelibatan aparat pengawas internal dan eksternal, serta membuka ruang investigasi jurnalistik secara masif dan berkelanjutan.
Kami tegaskan, banjir di kawasan Pemda Karawang adalah simbol genangan kegagalan pemerintah daerah. Dan kami tidak akan diam ketika kegagalan tersebut terus ditutupi dengan dalih teknis dan alasan klasik.
Cukup rakyat menjadi korban.
Cukup anggaran dihabiskan tanpa hasil.
Pemerintah harus bertanggung jawab.
Gomez Gumilar | Red.
